Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2012 terbentuk tim kerja terpadu pembinaan, pengawasan dan penertiban .
Wilayah usaha terletak dalam kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas Ha yang terdiri dari Ha di area penggunaan lain (APL) dan Ha dalam .
PANGKALAN BUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) terus mendorong percepatan penurunan status kawasan hutan di Kobar. Sampai saat ini masih banyak kawasan berstatus Hutan Produksi (HP) yang secara tidak langsung menyulitkan masyarakat maupun pemerintah untuk menggarap lahan tersebut.
Untuk mengatasi masalah bahan baku di Kalimantan ada kayu bulat yang masuk dari Papua. Penebangan pohon untuk kebutuhan komersial tidak terjadi di seluruh daerah Kalimantan. Sejarah eksploitasi mineral pertama yang penting mungkin adalah pertambangan dan pengolahan bijih besi yang terdapat di berbagai tempat di seluruh Borneo.
Dewan minta para pengusaha tambang jangan berbuat sewenangwenang dalam beraktivitas di daerah. Sebab, meski mengantongi izin dari pemerintah pusat bukan berarti daerah diabaikan, karena pemerintah daerah tetap menjadi penguasa didaerahnya sendiri. ... (APL). (DY/OL04) Diposkan oleh WALHI Kalsel Bloggar. ... Dinas Pertambangan dan Energi ...
Sementara itu, banyak lahan berhutan tapi secara hukum berada di daerah yang diklasifikasikan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) dan secara legal dapat dikonversi.
Jan 12, 2012· Namun, empat tahun terakhir, untuk izin pertambangan saja ada 120 izin yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak swasta dengan total luas alih fungsi hektar. Belum lagi izin perkebunan yang jumlahnya mencapai 237 dengan luas mencapai,82 hektar dalam wujud hak .
Dan jika APL, maka kewenangannya ada di pemerintah daerah. Dengan kata lain, PT KPC tidak perlu mengajukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada dephut, karena areal itu bukan areal KBK, melainkan APL.
Nov 06, 2017· Penyerahan aset kegiatan pasca tambang pada pemilik Izin Usaha Pertambangan akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Lahan IUP dimaksud adalah mencakup lahan lahan yang secara nyata telah digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan tambang, yang umumnya dilakukan pembebasan ...
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) Penghentian Sementara Kegiatan Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus Ketentuan Mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Berdasarkan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Dalam Pertambangan
Di daerah Gorontalo, tercatat pertambangan emas telah dimulai sejak jaman Belanda. Van Bemmelen (1949) telah melaporkan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi emas dan tembaga di daerah Buladu oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dimulai sejak Zaman Hindia – Belanda (abad ke18).
Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Sulasi Rongiyati*) Abstrak ... daerah aliran sungai yang besarannya akan disesuaikan dengan posisi lahan yang dipinjampakaikan. C. Izin Perluasan Pertambangan di Kawasan ... (APL), kiranya perlu dikaji dan dicermati
Pengalaman di bidang pertambangan mineral dan/ atau batubara untuk SLTA Minimal 10 tahun, D3 Minimal 3 tahun, S1/S2/S3 Minimal 1 tahun. ... (APL 01) Formulir Asesmen Mandiri (APL 02) yang akan diberikan setelah mengirimkan lembar konfirmasi mengikuti Diklat Uji atau Hanya Uji.
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyebutkan bahwa USAha penambangan ini hanya dapat di lakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan.
Pertambangan di Provinsi Kaltim untuk meningkatkan pengawasan terhadap lubang bekas tambang, yaitu: a. Membuat tanda peringatan yang tidak mudah dirusak ... (APL), bukan kawasan hutan • Menerapkan upaya pengamanan terhadap lahan reklamasi yang masih dalam penjaminan supaya tidak terganggu aktivitas penggembalaan sapi.
Jun 08, 2012· MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN BAB I. PENDAHULUAN. ... Sebenarnya setiap pemerintah daerah mewajibkan akan adanya pembuatan instalasi pengolahan limbah kepada pimpinan industri di daerahnya masing masing. Bahkan sudah ada beberapa kasus yang diajukan kepengadilan karena pelanggaran limbah ini.
Pemerintah seolah mandul kebijakan, termasuk kepala daerah yang dengan segala kekuasaan namun mandul. Entah apakah gesekan kepentingan lebih kuat ketimbang kebutuhan lingkungan serta masyarakat. ... sedang pertambangan telah menyita Ha luasan APL 2. Luasan konsesi pertambangan lebih luas dari pada APL yang tersisa. Luasan konsesi ...
Alat Pendeteksi Tanah Longsor di Daerah Pertambangan. Conference Paper ... Alat Pendeteksi Tanah Longsor di Daerah Pertambangan . Syahrial Shaddiq Fadholi Zulfan Ahmad Galuh Fierga S.
"satu persatu Bom waktu 21 titik konflik pertambangan dan perkebunan mulai bermunculan di Bengkulu" Walhi Bengkulu dan Masyarakat Hearing ke Polda Bengkulu Dengan bermunculnya konflik di sudut daerah yang ada di Indonesia Provisi Bengkulu memiliki potensi besar dalam memenculkan konstalasi konflik meledak kenapa ini terjadi di karnakan luas ...
SUMBER DAYA ALAM Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain Memicu Konflik Jakarta, Kompas – Pemanfaatan areal penggunaan lain di daerahdaerah berpotensi memicu konflik sosial. Areal yang dialokasikan Kementerian Kehutanan untuk dikelola masyarakat, melalui izin bupati, cenderung digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.
Berbeda dengan pertambangan batubara yang terdapat di daratan karena batubara berasal dari endapan tumbuhan purba yang hidup di darat. Pertambangan batubara merupakan salah satu jenis pertambangan yang menunjang bagi aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pertambangan batubara yang kita ketahui terdapat di Daerah Kalimantan.
Aktivitas pertambangan bauksit pada sejumlah pulau di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mendapat sorotan pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan menangani masalah itu, meski di pemerintah daerah memiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
luas IPPKH Pertambangan maksimal 10 % dari luas KH hutan Produksi/IUPHHK ... •Mengubah mekanisme asistensi kepada daerah yang mengusulkan/tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRW, ... (APL) Berdasarkan Peta Kawasan .
